Universitas Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum memegang teguh PMK No.240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara. Peraturan tersebut mengharuskan Universitas Negeri Malang melimpahkan pengurusan piutang negara yang sudah macet ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dalam hal ini diselenggarakan oleh …
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan pada pasal 34 ayat 1 menyatakan “setiap pejabat yang diberi kuasa mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu”. Undang-undang Nomor 49/Prp Tahun 1960 …
Universitas Negeri Malang (UM) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian tersebut diberikan oleh KAP Kanaka, Puradiredja, Suhartono dalam Exit Meeting – Audit Findings and Recommendation, Rabu (24/5). Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UM berdasarkan PSAP 13, sudah dua kali UM …
Pada tanggal 18 – 20 Oktober 2018, UM diundang untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi Pedoman Akuntansi Persediaan, Piutang, Penatausahaan Kas dan Rekonsiliasi SAK-SIMAK triwulan III tingkat Kementerian. Kegiatan ini dilaksanakan di kota Yogjakarta dan dihadiri oleh Kepala Biro BUK, Kasubbag AKP, …
Laporan keuangan UM Tahun 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo (AHT) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Audit dilakukan terhadap 2 laporan keuangan UM yaitu laporan keuangan SAK (standar akuntansi keuangan) dan laporan keuangan SAIBA-BLU …